Penanganan Pinjaman Bermasalah Dengan Perjanjian “Tanggung Renteng” Yang Diberikan Kepada Karyawan Tidak Tetap (Studi Pada Koperasi Karyawan Sejahtera Pasuruan)

Kemajuan zaman turut mengembangkan koperasi menuju berbagai kalangan. Bukan hanya pada masyarakat umum saja, koperasi juga didirikan oleh para pekerja yang terdapat pada perusahaan yang kemudian menjadi koperasi karyawan Sejahtera. Koperasi karyawan Sejahtera diharapkan dapat menampung aspirasi karyawan dalam meningkatkan perekonomian. Didalamnya lebih berfokus pada kegiatan usaha simpan pinjam.karyawan yang menjadi anggota koperasi karyawan Sejahtera terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap. Karyawan tidak tetap dapat melakukan pinjaman dengan tanggung renteng. Pada praktiknya, pinjaman tanggung renteng sering kali tidak terselesaikan karena karyawan tidak tetap berhenti bekerja sebelum masa kontrak kerjanya berakhir. Kelompok tanggung renteng merasa keberatan untuk melunasi sisa hutang yang dimiliki debitur utama. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dilakukan perumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa hambatan yang dihadapi guna menyelesaikan permasalahan pinjaman tanggung renteng yang terjadi serta menemukan upaya yang ditempuh guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa pihak guna mendapatkan data-data yang mendukung terselesaikannya permasalahan yang terjadi. Dari perumusan masalah yang telah dilakukan, maka dapat diambil sutu kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian pinjaman dengan tanggung renteng adalah karyawan tidak tetap yang mengakhiri masa kerjanya sebelum masa kontrak kerja sehingga pinjaman tidak dapat dikembalikan secara utuh. Hal ini yang menyebabkan kelompok tanggung renteng merasa keberatan untuk menyelesaikan pinjaman yang dilakukan oleh debitur utama. Penyelesaian permasalahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian serta ketentuan mengenai tanggung renteng pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Langkah yang dilakukan adalah dengan mengatur jumlah angsuran bagi kelompok tanggung renteng yang harus menyelesaikan pinjaman debitur utama. Dengan demikian koperasi karyawan tidak akan mengalami kerugian akibat tidak terselesaikannya pinjaman dengan tanggung renteng. Dengan demikian koperasi karyawan tidak akan mengalami kerugian akibat tidak terselesaikannya pinjaman dengan tanggung renteng